Megawati Dituding Arogan dan Angkuh

1

TERKAIT:

• Redpem: Ini untuk Tutup Kasus Century
• Jimly: Soal Megawati, KPK Harus Kritis!
• Megawati Tolak Jadi Saksi
• Mega Dipanggil KPK
• KPK Akan Panggil Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com — Megawati Soekarnoputri dituding terlalu arogan dan angkuh karena Ketua Umum PDI Perjuangan itu menolak menjadi saksi yang meringankan bagi Max Moein Cs, tersangka kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Goeltom.

"Atas penolakan itu, Mega selalu merasa kuat dan besar. Itu (penolakan) menunjukkan keangkuhan dan arogansinya," kata penasihat hukum Max Moein Cs, yakni Petrus Selestinus, saat dihubungi, Sabtu (19/2/2011).

Mega, kata Petrus, seharusnya tidak memosisikan dirinya sebagai mantan Presiden kelima RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan dalam menyikapi panggilan itu. Mega, lanjut Petrus, seharusnya memosisikan dirinya sebagai masyarakat awam yang harus patuh dan tunduk pada hukum. Dengan menjadi masyarakat awam, maka Mega juga akan terpanggil untuk berusaha membantu KPK, mengungkap kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat itu.

"Dia (Mega) harus menganggap kehadirannya di KPK itu untuk kepentingan umum," ujarnya.

Mega, lanjut Petrus, juga harus menunjukkan jika dirinya benar-benar seorang negarawan yang akan melakukan segala hal yang dapat membawa kebaikan bagi negaranya. Karena dengan alasan-alasan itulah, Mega tak akan menolak memberi keterangan untuk menjelaskan duduk permasalahan kasus itu sebenarnya.

Amien Rais: Ahmadiyah Tidak Perlu Dibubarkan

Amien Rais saat launching buku berjudul Inilah Perjalanan Hidup Saya di Yogyakarta (1/7). ANTARA/Regina Safri

TEMPO Interaktif, Semarang - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu membubarkan Ahmadiyah melainkan membatasi pergerakan di kehidupan bermasyarakat atau dikucilkan saja.

"Ahmadiyah memang menyesatkan tapi mereka juga mempunyai hak hidup dan harus dibubarkan jika bertindak makar terhadap negara, bukan karena meyakini ada nabi terakhir yang lain," katanya usai acara pelantikan pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Semarang di aula Rumah Sakit Roemani, di Semarang, Sabtu, 19 Februari 2011.

Menurut dia, jika Ahmadiyah dibubarkan maka dikhawatirkan tangan pemerintah akan menjadi gatal dan akan membubarkan kelompok-kelompok yang lain atas dorongan dari beberapa masyarakat.

Ia mengatakan, jamaah Ahmadiyah sejak dulu diketahui tidak pernah bertindak agresif dan cenderung memilih bertahan serta hanya berputar di komunitas mereka saja.

Terkait dengan penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Amien menduga ada oknum yang melakukan suatu rekayasa politik dan kepolisian secepatnya harus mengusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Hasil penyelidikan polisi harus dipaparkan ke seluruh masyarakat sehingga tidak ada saling curiga," ujar mantan Ketua MPR RI tersebut.

Sebelumnya, saat berceramah di depan para tamu undangan yang hadir dalam pelantikan pengurus Muhammadiyah Kota Semarang tersebut, Amien Rais menyatakan rakyat Indonesia tidak perlu melakukan revolusi seperti di Mesir.

Menurut dia, revolusi harus disertai konsep yang jelas dan jika hanya berorientasi pada penggulingan kepala pemerintahan maka revolusi tersebut tidak ada artinya.

"Saat ini di Indonesia belum perlu melakukan revolusi," kata Amien Rais.

* 0 Inggris Ditekan untuk Bekukan Aset Mubarak

l

Presiden Mesir Husni Mubarak bersama pemimpin Libia Moammar Kadhafi, di Kairo, Mesir, saat pemimpin Libia mengadakan kunjungan kenegaraan ke Mesir 1 Juni 1990. AP

TEMPO Interaktif, London - Pemerintah Inggris ditekan untuk mengikuti jejak pemerintah Swiss: membekukan aset mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pria 82 tahun itu diduga menyimpan sejumlah asetnya di sejumlah negara, di antaranya Swiss juga di Inggris.

Tekanan bagi pemerintah Inggris dari para aktivis anti-korupsi dan bekas Menteri Muda Luar Negeri Inggris, Mark Malloch Brown. Kemarin, Brown meminta pemerintah Inggris harus membekukan rekening dan aset Mubarak.

Adapun para aktivis anti-korupsi juga meminta pemerintah negara lain untuk menelusuri apakah Mubarak juga menyimpan di negara selain Swiss dan Inggris. Mereka minta aset Mubarak dibekukan sampai dia bisa membuktikan aset yang dimilikinya sah dan bukan hasil korupsi.

Pemerintah Swiss membekukan aset-aset bekas Presiden Mesir Husni Mubarak yang baru saja mundur. Menurut laporan Al Arabiya dan situs oposisi Ikhwanul Muslimin, pemerintah Swiss juga membekukan 20 rekening pejabat Mesir.

Selama 30 tahun berkuasa keluarga Presiden Hosni Mubarak disinyalir memiliki harta berjibun. Jumlahnya diperkirakan mencapai US$40 miliar atau setara dengan Rp 360 triliun). Bahkan ada yang juga menyebut hingga US$ 70 miliar atau setara dengan Rp 630 triliun.

Harta itu, ia kumpulkan dari kontrak bisnis militer selama masih aktif di Angkatan Udara. Kekayaan ini kemudian diinvestasikan melalui keluarganya. Gamal, anak tertua Hosni juga tercatat memiliki rumah lima tingkat di London.

Sekretaris Bisnis Inggris, Vince Cable mengatakan seluruh negara harus bekerja sama untuk meneliti aset Mubarak. Namun, Kementerian Luar Negeri mengatakan aset ini hanya bisa dibekukan atas permintaan Uni Eropa, PBB atau pemerintah Mesir.

Setelah diprotes 18 hari, Hosni Mubarak akhirnya mundur pada Jumat pekan lalu. Pemerintahan Mesir kini diambil alih oleh Dewan Tinggi Militer, satu anggota dewan tersebut adalah Wakil Presiden Omar Suleiman.

INDEPENDENT | AP | PGR

Sejumlah Tokoh Dukung Sri Mulyani Kandidat Presiden 2014

Sri Mulyani. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO Interaktif, Jakarta - Nama bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai disebut-sebut sebagai kandidat Presiden RI tahun 2014 mendatang. Dukungan terhadap Sri Mulyani ini diberikan oleh Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) untuk Keadilan. Gerakan tersebut dideklarasikan oleh sejumlah tokoh politik.

Diantaranya adalah Arbi Sanit, A Rahman Tolleng, Adzanta Bilhaq, Sri Indahwati, Lynda Ibrahim, Sondaryani Vagher, Sony Tan, serta Wimar Witoelar. Menurut Arbi, gerakan muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap krisis politik dan kepemimpinan yang terjadi saat ini.

Menurut Arbi, Sri Mulyani menjadi inspirator karena dia bisa menjadi solusi atas keprihatinan tersebut. "Dari jumlah pemimpin yang sangat terbatas memenuhi kriteria, Sri Mulyani salah satu sosok yang pantas," kata Arbi Sanit, saat menyampaikan pidato politik pada acara deklarasi SMI untuk Keadilan di Rumah Integritas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 14 Februari 2011.

Pada Pemilu 2004 lalu, Arbi mencatat 35 tokoh potensial yang dianggap pantas menjadi pemimpin Indonesia. Namun saat ini menyusut menjadi 23 nama. Pemimpin layak bagi Indonesia itu, menurut Arbi, adalah yang memiliki keterampilan mengatasi kegagalan masa lalu.

Mulai dari era BJ Habibie yang kehilangan popularitas, kemudian era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang awalnya didukung poros tengah yang sangat kuat namun dijatuhkan, karena kehilangan popularitas. Megawati Soekarno Putri, juga tak terilih menjadi Presiden karena janjinya kepada rakyat tidak dipenuhi. Mega dinilai bermasalah dalam kejujuran. Lantas kali ini Susilo Bambang Yudhoyono, juga dinilai lambat dan kurang cekatan.

Menurut Arbi, dari 23 nama yang dicatatnya, ada 5 nama yang paling pantas dan 2 nama menempati rangking tertinggi. "Ibu Sri Mulyani salah satu di antara dua nama itu," katanya.

Sri Mulyani, kata Arbi, memiliki integritas bagus, skill politik tinggi, berjiwa pembaharu dan terbukti melakukan banyak perubahan positif di Departemen Keuangan.

Sementara itu Fikri Jufri, yang hadir sebagai perwakilan Komunitas Salihara mengatakan Sri Mulyani sangat pantas disokong menjadi satu kandidat calon Presiden pada 2014. "(Sri Mulyani) Memiliki ide yang sangat cemerlang," kata wartawan senior Tempo ini.

Susy Rizky, salah satu penggagas Rumah Integritas mengatakan Sri Mulyani adalah korban ketidakadilan politik. "Sri Mulyani adalah perempuan cerdas, pemberani, dan cerdas bagi negeri," katanya. Masyarakat, kata Susy, bersedih ketika Sri Mulyani memutuskan menerima tawaran menjadi Managing Director Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat. "Terjadi penghinaan terhadapnya yang sangat berlebihan."

Dalam acara deklarasi itu juga dibagikan buku yang ditulis oleh Komunitas Salihara, dengan judul Empat Esai Etika Politik. "Sekalipun Ibu Sri Mulyani tidak hadir di tengah kita, tetapi dia telah menginspirasi gerakan ini," kata Susy.

HAMLUDDIN