”Baik juga kalau polisi memeriksa Satgas karena dalam berbagai pernyataannya, Gayus Tambunan pun menyebutkan bahwa Satgaslah yang menggiring supaya masalah ini dikaitkan dengan Bakrie,” kata Lalu Mara, Sabtu di Jakarta, menanggapi berita Kompas, Sabtu (27/11), halaman 4 dengan judul ”Perkara Gayus Tambunan: Satgas Koordinasi dengan KPK”.
Berita tersebut, menurut Mara, kurang adil karena pihak Bakrie tidak diberi kesempatan walaupun disebut berulang kali.
”Bahkan, kami menilai Satgas telah menuduh seolah-olah semua perusahaan Bakrie bermasalah soal pajak, padahal itu kan hanya beberapa perusahaan yang memiliki sengketa pajak. Sengketa pajak itu pun hal biasa,” kata Lalu Mara.
Dalam berita itu disebutkan, menurut Denny, salah satu kunci mengungkap kasus itu adalah mengetahui asal uang Gayus. Di bagian lain, Denny mengakui, ada 149 perkara pajak yang ditangani Gayus. ”Dan yang sering disebut adalah perusahaan Grup Bakrie,” katanya.
Denny menambahkan, setidaknya ada beberapa hal yang mengaitkan perkara Gayus dengan Grup Bakrie yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Menurut Lalu Mara, proses hukum harus dihormati. ”Denny kan orang hukum, pasti tahu bagaimana proses hukum itu sendiri harus berjalan dan dijalankan sesuai aturan dan perundang-undangan. Yang terjadi, Denny dan Satgas telah mengadili perusahaan Bakrie melalui media massa,” katanya.
Padahal, menurut Lalu Mara, perusahaan tersebut adalah perusahaan publik. Laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor independen dan selalu diumumkan secara transparan melalui media massa.
Ia menambahkan, arus kas perusahaan publik jelas, untuk apa dan siapa serta kapan, itu semua jelas.
